Musyawarah Kalurahan/Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, khususnya perencanaan kalurahan seperti RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal dilakukan dengan mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal, dan Lurah bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal tersebut.

Dan berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan TA 2022 di Balai Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, telah diadakan Giat Musyawarah Kalurahan pada Hari Selasa, 22 Juni 2021, jam 09.00 – 11.30 WIB, yang dihadiri oleh kurang lebih 53 orang peserta, dengan keterwakilan perempuan sebanyak 18 orang, terdiri atas Lurah, unsur  Pamong Kalurahan, BPKal, Kelompok Masyarakat, BUMDES, Karang Taruna, LPMK, KPM, Lembaga PAUD/TK, Pendamping Budaya, TPP Desa/ PDTI, PLD, TA Pemberdayaan Kabupaten, serta Forkompim Kapanewon Karangmojo yaitu dari UPT Puskesmas II, BPP, Poskeswan, Polsek/Babinkamtibmas, Koramil/Babinsa, Pejabat Pemerintah Kapanewon; Panewu yang diwakili oleh Kepala Jawatan Kemakmuran, dengan materi pembahasan;

§  Pencermatan RPJM Reguler Kalurahan TA 2016-2021

§  Prioritas Kegiatan Pembangunan Dalam RKP Kalurahan Tahun 2022

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Muskal dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan, berupa draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang telah diberikan masukan maupun catatan oleh Pemerintah Kapanewon maupun para peserta Muskal, yang diantaranya meliputi:

1.       Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, yang belum terlaksana pada TA 2020 dan sesuai dengan skala prioritas, proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.898.942.588,-

2.       Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, yang belum terlaksana pada TA 2020 akibat pandemic corona, dan sesuai dengan skala prioritas yang ada, proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.100.505.000,-

3.       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang sesuai dengan skala prioritas dan program kegiatan yang belum terlaksana pada TA 2020, proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp. 573.800.000,-

4.       Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memenuhi kriteria skala prioritas dan juga program kegiatan yang belum terlaksana pada TA 2020, proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp. 931.610.000,-

5.       Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, proyeksi pada tahun 2022 rinciannya sebagai berikut;

§  Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 30.000.000,-

§  Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 3.000.000,-

§  Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp. 200.000.000,-

Berita Terbaru

Download