Berdasarkan regulasi tentang penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di kalurahan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan/RKPKalurahan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan/RPJMKalurahan sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di kalurahan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022 maka BPKal perlu melakukan pencermatan ulang dan menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Kalurahan, serta membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2021.

Dan berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan TA 2022 di Balai Kalurahan Bendungan Kapanewon Karangmojo, telah diadakan Giat Musyawarah Kalurahan pada Hari Jum’at, 18 Juni 2021, jam 08.00 – 11.00 WIB, yang dihadiri oleh kurang lebih 41 orang peserta, dengan keterwakilan perempuan sebanyak 19 orang, terdiri atas Lurah, unsur  Pamong Kalurahan, Bamuskal/BPKal, Kelompok Masyarakat, Lembaga PAUD/TK, PKK, FAD, IGTKI, TPP Desa/ PDP dan PLD, serta Forkompim Kapanewon Karangmojo yaitu dari UPT Puskesmas II, Poskeswan, Pejabat Pemerintah Kapanewon; Panewu yang diwakili oleh Kepala Jawatan Kemakmuran, dengan materi pembahasan;

§  Pencermatan RPJM Reguler Kalurahan TA 2016-2021

§  Pencermatan Rencana Prioritas Kegiatan RPJM Kalurahan Tahun 2022

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Muskal dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan, yaitu:

1.       Daftar Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang telah diberikan masukan maupun catatan oleh Pemerintah Kapanewon maupun para peserta Muskal.

2.       Daftar Usulan RKP Kalurahan Tahun 2022 telah mengacu pada;

§  Regulasi yang ada/ dasar hukum penyusunan RKP Desa,

§  Dan rumusan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi Desa.

3.       Hasil muskal akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun untuk menyusun RKPKal dan APBKal TA 2022.

 

 

Adapun rencana prioritas kegiatan hasil pencermatan RPJM Kalurahan Wiladeg terkait RKP Kalurahan TA 2022 antara lain:

ü  Bidang Pemerintahan Kalurahan, menggunakan satuan bulan dan paket, dengan anggaran bersumber dari ADD, PBH, PAD, dan lain-lain (Penyelenggaraan Tata Praja).

ü  Bidang Pembangunan Desa, menggunakan satuan paket, dengan anggaran bersumber dari DDS, yaitu;

§  Sub Bidang Pendidikan (Penyelenggaraan PAUD)

§  Sub Bidang Kesehatan (Penyelenggaraan Posyandu)

§  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa)

§  Sub Bidang Kawasan Permukiman (Program RTLH dan SPAL)

§  Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa)

ü  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan menggunakan satuan paket, dengan anggaran bersumber dari Danais, ADD, PBH, PAD, dll, yaitu;

§  Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas (Pembinaan Jaga Warga)

§  Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Pembinaan Grup Kesenian)

§  Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga (Operasional Karangtaruna)

§  Sub Bidang Kelembagaan Desa (Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan)

ü  Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menggunakan satuan paket, dengan anggaran bersumber dari APBD, DDS, PBH, PAD, dll, yaitu;

§  Sub Bidang Kelautan dan Perikanan (Bantuan Bibit/Pakan)

§  Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)

§  Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel)

§  Sub Bidang Koperasi/UMKM (Pelatihan Manajemen Koperasi)

§  Sub Bidang Penanaman Modal (Pelatihan Pengelolaan BUMDesa)

ü  Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan, menggunakan satuan paket, dengan anggaran bersumber dari DDS.

Berita Terbaru

Download